Dasar Hukum


PEMBENTUKAN DINAS PERHUBUNGAN

1.     Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 50 tahun 2000 tanggal 17 November 2000, maka dibentuk Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Daerah Otonom menyelenggarakan Otonomi Daerah, kemudian untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang perhubungan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 39 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan kewenangan yang meliputi :

1.     Bidang Perhubungan Darat,

2.     Perhubungan Air,

3.     Perhubungan Udara,

4.     Pos dan Telekomunikasi.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2000, pada tanggal 15 Pebruari 2001 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan surat nomor : 551 / 553 / II / 2001 dengan perihal: Perubahan Nama Dinas, yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan berubah menjadi : Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2    Kemudian dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dilakukan penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang di dalamnya juga mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan kewenangan yang meliputi :

1.       Bidang Perhubungan Darat,

2.       Angkutan Sungai Danau Dan Penyebrangan,

3.       Dan Perhubungan Laut.

3.     Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

5.     Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);

6.     Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);

7.     Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perhubungan.


 

Mini Galeri

Video

Kontak

Dishub Kutai Kartanegara.
Jln. Pesut RT. VIII Kel. Timbau - Tenggarong
Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur - 75511
Indonesia
: (0541) 6667077
: dishubkukar@yahoo.co.id

Cari berita