Dasar Hukum


Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 50 tahun 2000 tanggal 17 November 2000, maka dibentuk Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Daerah Otonom menyelenggarakan Otonomi Daerah, kemudian untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang perhubungan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 39 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan kewenangan yang meliputi bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Air, Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2000, pada tanggal 15 Pebruari 2001 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarka surat nomor: 551/553/II/2001 perihal: Perubahan Naskah Dinas, yaitu DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN berubah menjadi: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Kemudian dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dilakukan penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang di dalamnya juga mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan kewenangan yang meliputi bidang Perhubungan Darat, Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan, dan Perhubungan Laut.

1.   Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang  Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.   Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.   Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849 );

5.   Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );

6.   Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

7.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 );

 

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, tentang Kepelabuhanan,  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053 );

12.   Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2010, tentang Kenavigasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

13.   Peraturan Pemerintah  Nomor 20 Tahun 2010, tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5108);

14.   Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2011, tentang Sungai, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230 );

15.   Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

16.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007, Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah;

17.   Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011, Tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri;

18.  Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 11 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11 );

19.  Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Paeraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9).

Mini Galeri

Video

Kontak

Dishub Kutai Kartanegara.
Jln. Pesut RT. VIII Kel. Timbau - Tenggarong
Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur - 75511
Indonesia
: (0541) 6667077
: dishubkukar@yahoo.co.id

Cari berita