WBS Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara


Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Whistleblower System (WBS) adalah aplikasi yang disediakan BPKAD Kab. Kutai Kartanegara bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran tindak pidana korupsi.

Tampilkan semua >>

Istilah "Whistleblower" menjadi populer dan banyak disebut oleh berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga kini belum ditemukan padanan yang pas dalam Bahasa Indonesia untuk istilah whistleblower tersebut. Ada pakar yang memadankan istilah whistleblower sebagai "peniup peluit", ada yang menyebutkan "saksi pelapor", atau bahkan "pengungkap fakta".

Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2011 memberikan terjemahan whistleblower sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun demikian pemahaman mengenai konsep whistleblower pun masih minim dan hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Lebih jauh lagi literatur dan bahan bacaan mengenai whistleblower juga masih minim di Indonesia.

Seorang whistleblower seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai whistleblower, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar.

Kriteria pertama, whistleblower menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar.

Kriteria kedua, seorang whistleblower merupakan orang "dalam", yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang whistleblower kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi.

Dengan demikian, seorang whistleblower benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisir yang diduga melakukan kejahatan, di perusahaan, institusi publik, atau institusi pemerintah. Laporan yang disampaikan oleh whistle blower merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui si peniup peluit tersebut. Bukan informasi yang bohong atau fitnah.

Seorang whistleblower selain dapat secara terbuka ditujukan kepada individu-individu dalam sebuah organisasi atau skandal. Auditor internal memiliki kewenangan formal untuk melaporkan adanya ketidakberesan dalam sebuah perusahaan. Kewenangan formal ini yang membedakan auditor internal dengan para individu di atas dalam kapasitasnya sebagai whistleblower.

Pada prinsipnya seorang whistle blower merupakan pro-social behaviour yang menekankan untuk membantu pihak lain dalam menyehatkan sebuah institusi pemerintahan.

Peran whistleblower sangat besar untuk melindungi negara dari kerugian yang lebih parah dan pelanggaran hukum yang terjadi. Tetapi resiko yang mereka hadapi pun juga besar ketika mengungkap kejahatan, mulai dari ancaman ter- hadap keamanan sampai dikeluarkan dari instansi tempatnya bekerja. Sehingga whistleblower penting untuk dilindungi.
Whistleblowing system

Pada dasarnya, dalam sistem pelaporan dan perlindungan, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang whistleblower untuk memberi laporan atau kesaksian dan mendapatkan perlindungan.

Whistleblower tidak akan menyampaikan laporan atau kesaksian kepada institusi lain atau kepada media massa jika whistleblower sudah memberikan laporan atau kesaksian kepada lembaga yang berwenang menangani.

Sistem whistleblower yang diterapkan di BPKAD Kab. Kutai Kartanegara juga dilengkapi dengan perlindungannya. Tetapi untuk perlindungan terhadap whistleblower yang mengungkap kejahatan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan diserahkan kepada negara. Kementerian berupaya mendukung peraturan perundang-undangan terkait saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sistem Aplikasi Whistleblower BPKAD Kab. Kutai Kartanegara dibuat bagi mereka yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian.

Sistem Aplikasi BPKAD Kab. Kutai Kartanegara ini sangat menekankan muatan informasi yang sangat penting bagi kehidupan publik dari seorang whistleblower. Skandal keuangan yang ditutup-tutupi, misalnya, dalam skala yang besar tentu dapat menggoyahkan kondisi suatu institusi, bahkan perekonomian sebuah negara. Dengan demikian, efek yang ditimbulkan dengan adanya skandal keuangan akan sangat panjang.

Sembunyikan >>

Untuk melaporkan pengaduan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar pengaduan Anda mudah ditindaklanjuti. Oleh karena itu, pastikan pengaduan Anda memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  • WHAT (Apa): Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
  • WHERE (Dimana): Dimana perbuatan tersebut dilakukan
  • WHEN (Kapan): Kapan perbuatan tersebut dilakukan
  • WHO (Siapa): Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
  • HOW (Bagaimana): Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, seperti modus, cara dan sebagainya
  1. Klik tab Login, lalu isikan Username dan Password Anda.
  2. Jika Anda belum terdaftar, maka klik tombol Register dan isikan data diri Anda lalu klik tombol Register, maka Anda akan otomatis login ke Aplikasi.
    • Buat Nama Samaran (username) dan Kata Sandi (password) yang anda ketahui sendiri
    • Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas anda
  3. Klik menu Pengaduan untuk merekam pengaduan baru.
  4. Klik tombol Tambah Pengaduan untuk menambahkan pengaduan baru
  5. Isi form Tambah Pengaduan sesuai informasi yang anda ketahui, lalu klik tombol Lanjut
  6. Perhatikan baik-baik beberapa hal di bawah ini:
    • Semua kotak yang diberi tanda (*) wajib diisi.
    • Pastikan informasi yang diberikan sedapat mungkin memenuhi unsur 4W + 1H
  7. Jika anda memiliki bukti dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, silahkan dilengkapi di halaman pengaduan. Caranya:
    • Setelah membaca petunjuk untuk menyertakan lampiran, klik kotak kecil di bawah petunjuk tersebut, dan lanjutkan prosesnya.
  8. Setelah selesai mengisi, silahkan klik tombol "Kirim" untuk melanjutkan atau klik tombol "Hapus" untuk membatalkan proses pelaporan anda.
  9. Halaman berikutnya memberi kesempatan bagi anda yang ingin mencetak nomor register pengaduan.
    • Catat dan simpan dengan baik Nama Samaran (username) dan Kata Sandi (password).
    • Simpan dengan baik nomor register yang Anda peroleh saat melakukan pengaduan untuk mengetahui status/tindak lanjut pengaduan yang Anda sampaikan.

Siapa yang dapat dikategorikan sebagai whistle blower di Indonesia?

Salah seorang whistleblower yang dikenal di Indonesia adalah Agus Condro. Mantan anggota DPR RI periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan kepada publik bahwa dia dan beberapa koleganya menerima cek perjalanan sebagai suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2000-an awal.

Agus Condro secara terbuka mengakui dia termasuk sebagai penerima cek dari seorang pengusaha untuk diduga untuk memenangkan calon deputi, Miranda Goeltom. Pengakuan Agus inilah yang membedakan sikap dirinya dengan koleganya yang memilih bungkam, meski pada akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Secara tidak langsung skandal yang melibatkan banyak politisi DPR ini dapat terkuat berkat pengakuan Agus beberapa tahun setelah penyuapan terjadi.

Peraturan perundang-undangan apa saja yang terkait dengan whistleblower di Indonesia?

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan whistleblower adalah:

  • Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  • Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 2 Tahun 2013 tentang Whistleblower

Bagaimana informasi mengenai system pengelolaan pengaduan whistleblower?

Kementerian PAN dan RB akan menyampaikan informasi pada publik tentang pembuatan sistem aplikasiwhistleblower. Dengan demikian, masyarakat atau pegawai yang ingin melapor benar-benar mengetahui dan merasa yakin terhadap Kementerian.

Kementerian juga bila diminta akan membuat laporan yang jelas tentang penggunaan system pelaporan whistleblower dan dikenal oleh publik atau masyarakat sehingga memudahkan publik atau seseorang menyampaikan laporan.

Berapa hari yang diperlukan untuk menerima pengaduan?


...

Berapa hari yang dibutuhkan untuk mengelola pengaduan secara total?

...

Berapa besar (size) maximum file yang diperbolehkan untuk di -upload?

Besaran file yang diperbolehkan adalah maximal 5 MB (MegaByte).

Jenis file apa saja yang diperbolehkan untuk di-upload?

File harus berupa file jenis PDF, DOCX, XLSX, JPG, GIF

Berapa banyak file yang diperbolehkan untuk di -upload?

Untuk sekali proses upload, jumlah file adalah maximum 5 (lima). Jumlah total besaran (size) file-file tersebut tidak boleh melebihi 5 MB.

Apakah saya bisa menggunakan username dan password pilihan saya sendiri?

Bisa. Saat pertama kali mengirim form pengaduan, username dan password akan dibuat secara otomatis oleh sistem. Anda diperbolehkan untuk mengganti username dan password sesuai pilihan sendiri, asalkan:

  • Username yang dipilih belum digunakan oleh User yang lain
  • Password yang digunakan memenuhi syarat minimal 8 karakter dan terdiri dari kombinasi huruf dan angka, misalnya: Jakarta12

Apakah saya harus mengisi Nama, Email dan Alamat?

Anda berhak untuk anonym dan field isian tersebut sifatnya optional. Untuk isian Email diperlukan bisa Anda lupa password dan ingin supaya username dan password dikirimkan ke Email Anda.


Belum terdaftar? 
Pegawai Non Pegawai


Sudah terdaftar? 

Mini Galeri

Video

Berita terkini

SEKRETARIS DISHUB PIMPIN APEL PAGI Posted 16 Januari 2017
Jelang Penilaian WTN Tahun 2017 Posted 12 Januari 2017

Kontak

Dishub Kutai Kartanegara.
Jln. Pesut RT. VIII Kel. Timbau - Tenggarong
Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur - 75511
Indonesia
: (0541) 6667077
: dishubkukar@yahoo.co.id

Cari berita